LAPORAN
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
PAKET KEAHLIAN
AKUNTANSI
DI:
KANTOR AKUNTAN PUBLIK DBSD
& A
DISUSUN OLEH:
GITA ANASTASYA
LEMBAR
PENGESAHAN
Laporan Praktek Kerja
Lapangan
di
Kantor Akuntan
Publik DBSD & A.
Telah disetujui dan disahkan oleh:
Pembimbing Sekolah Pembimbing
DU/DI
Nama Nama
NIP. XXX 
Jabatan. XXX
Megetahui,
Kepala
Program Keahlian
Akuntansi
Nama
NIP. XXX
IDENTITAS
SISWA
1.
Nama :
Gita Anastasya
2.
NIS :
XXX
3.
NISN :
XXX
4.
Tempat, tanggal lahir : Malang , XXX
5.
Jenis kelamin : Perempuan
6.
Golongan darah : -
7.
Alamat :
XXX
8.
Nomor telepon / HP : XXX
9.
Sekolah :
XXX
10.
Alamat sekolah : XXX
11.
Catatan kesehatan : -
12.
Nama orang tua / wali siswa : XXX
13.
Alamat orang tua / wali siswa : XXX
14.
No. Tel / HP orang tua /wali Siswa : XXX
|
|
Turen, XXX
|
|
Siswa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( Nama
)
|
KATA
PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan hidayah-Nya
sehingga saya
dapat menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan (PKL)
dan dapat menyusun laporan ini dengan baik.
Laporan
Prakter Kerja Lapangan (PKL) ini dapat tersusun dengan baik berkat bantuan dari
berbagai pihak yang memberikan bimbingan dan juga bantuan secara langsung
maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima
kasih kepada :
1.
Allah
SWT yang telah memberikan kelancaran dalam pelaksanaan Prakter Kerja Lapangan
(PKL).
2.
Drs,
XXX selaku Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan
Prakter Kerja Lapangan (PKL).
3.
Bapak
XXX selaku Kepala Bagian Akuntansi yang telah mendukung dan mencari tempat untuk
melaksanakan Prakter Kerja Lapangan (PKL).
4.
Dra.
XXX selaku Guru Pembimbing dari Sekolah yang telah memantau perkembangan selama
Prakter Kerja Lapangan (PKL).
5.
Dra.
XXX selaku Guru pembimbing DU/DI yang telah memberikan izin untuk melaksanakan
Prakter Kerja Lapangan (PKL) di tempat DU/DI.
6.
Pihak
DU/DI yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
7.
Orang
tua yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil.
8.
Semua
pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga
penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dapat terselesaikan.
Penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini disusun dengan
sebaik-baiknya, namun masih terdapat kekurangan di dalam penyusunan laporan PKL
ini, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak
sangat diharapkan, tidak lupa harapan kami semoa laporan Praktek Kerja Lapangan
(PKL) ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menambah ilmu pengetahuan
bagi kami. Atas perhatiannya, saya haturkan terima kasih.
Malang, 30 April 2018
Penyusun
DAFTAR
ISI
Halaman Judul
Halaman Pengesahan........................................................................................................ i
Identitas Siswa................................................................................................................... ii
Kata
Pengantar.................................................................................................................. iii
Daftar Isi............................................................................................................................ iv
BAB I Pendahuluan.......................................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang............................................................................................................. 1
1.2 Tujuan PKL.................................................................................................................. 1
1.3 Manfaat PKL................................................................................................................ 2
1.4 Informasi Mengenai DU/DI......................................................................................... 2
BAB II Proses Dan Hasil Belajar Di Industri / DU / DI ................................................ 5
2.1 Alur Pelaksanaan PKL................................................................................................. 5
2.2 Rangkuman Proses dan Hasil
Belajar........................................................................... 6
BAB III Penutup............................................................................................................... 11
3.1 Kesimpulan................................................................................................................... 11
3.2 Saran............................................................................................................................. 11
LAMPIRAN...................................................................................................................... 12
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang
Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan
kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan yang disajikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada siswa untuk berpartisipasi secara langsung dalam dunia
kerja sesuai program studi untuk mengembangkan dan meningkatkan keahlian
sebagai bekal untuk bekerja secara profesional. Hal ini juga didukung dengan
Undang Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 1 ayat (11) yang berbunyi : “Pemagangan adalah bagian dari sistem
pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga
pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan
instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi
barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau
keahlian tertentu.”
Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No.
20 tahun 2003 pasal 15 menyatakan bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan
menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang
tertentu. Jadi, Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK)
dibentuk untuk mempersiapkan para siswa siap bekerja setelah lulus. Oleh karena
itu diperlukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) agar siswa dapat mengetahui secara
langsung dunia kerja yang sesungguhnya. Program ini juga dapat dijadikan
sebagai sarana untuk menambah wawasan dan meningkatkan produktifitas para
siswa.
Praktek Kerja
Lapangan (PKL) memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengaplikasikan
ilmu-ilmu yang telah diperoleh di sekolah ke dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya.
Program ini juga dapat menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab para siswa
terhadap tugas yang telah dibebankan kepadanya. Tentu hal ini sangat
berpengaruh positif terhadap perubahan sifat, sikap, dan perilaku siswa.
Dengan adanya
Praktek Kerja Lapangan (PKL), diharapkan para siswa dapat mencapai tingkat
keahlian profesional tertentu. Tingkat keahlian profesional dapat dicapai
dengan terjun secara langsung ke dalam lingkungan kerja. Oleh karena itu,
Praktek Kerja Lapangan (PKL) sangat dibutuhkan untuk membentuk SDM yang
berkualitas.
1.2 Tujuan
PKL
1)
Memperkenalkan
siswa pada dunia usaha.
2)
Memberikan
pengalaman belajar kepada siswa melalui dunia usaha.
3)
Mengembangkan
dan meningkatkan keahlian siswa.
4)
Dapat menambah dan mengembangkan
potensi ilmu pengetahuan pada masing-masing siswa.
5)
Menambah
wawasan dan meningkatkan produktifitas.
6)
Sebagai
sarana untuk mengaplikasikan ilmu- ilmu yang telah diperoleh di sekolah.
7)
Menumbuhkan
sikap disiplin dan tanggung jawab.
8)
Untuk membentuk SDM yang berkualitas.
1.3
Manfaat PKL
1)
Bagi
Siswa
·
Menambah
wawasan dan pengetahuan.
·
Mengetahui
secara langsung dunia kerja yang sesungguhnya.
·
Menambah
pengalaman.
·
Melatih
siswa lebih disiplin dan tanggung jawab.
·
Memperkenalkan
siswa pada pekerjaan lapangan di DU/DI.
2)
Bagi
Sekolah
·
Dapat
meyesuaikan program
pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja.
·
Memberikan
kontribusi dan tenaga kerja bagi perusahaan.
·
Membina
hubungan kerja sama yang baik antara pihak sekolah dengan perusahaan atau
lembaga instansi lainnya.
3)
Bagi
DU/DI
·
Dapat
mengenal persis kualitas siswa yang berlatih di DU/DI.
·
Mendukung
program pemerintah.
·
Mendapatkan
tenaga kerja sementara yang dapat membantu DU/DI.
1.4
Informasi Mengenai DU/DI
1)
Sejarah DU/DI
KAP dbs&d
merupakan kantor akuntan hasil merger beberapa Kantor Akuntan Publik pada tahun
2000, dengan memiliki 17 partner dan 250 staff professional. Dalam rangka
memperluas jaringan, KAP dbs&d bergabung menjadi salah satu anggota dari
BKR International, yang berkantor pusat di New York USA, yang merupakan sebuah group perusahaan accounting dan konsultan terbesar di dunia, dengan memiliki 300
kantor yang tersebar di kota-kota besar dunia diantaranya New York,
London, Tokyo, Chicago, Sidney Beijing, dan Frankfrut.
Namun, nama KAP
dbs&d berubah menjadi KAP dbsd&a semenjak terjadinya penandatanganan
Akta Notaris di Grand Hyatt Hotel Jakarta pada 20 Nopember 2012. Nama KAP
dbsd&a diambil dari nama Doli Diapary Siregar; Bambang Hartadi
Ph.D, CPA; B. Sulistyanto; Dadang Mulyana; dan Ali. Dengan masuknya
4 partner baru yang berasal dari Bandung, Jakarta dan Padang tersebut
menjadikan jumlah partner KAP dbsd&a menjadi 20 orang. Acara
penandatangan tersebut dihadiri oleh 23 orang yang terdiri dari para partner,
dan manajer KAP dbsd&a.
Semakin berkembangnya
KAP dbsd&a, juga memberikan makna tersendiri bagi UTY. Sebagai contoh Ali
,Ak, BAP, M.Com, CPA, seorang akuntan publik dengan sertifikasi akuntan publik
dari Australia, yang merupakan partner baru di KAP dbsd&a, pada kesempatan
tersebut telah menyiapkan diri untuk memberikan kuliah umum secara berkala bagi
mahasiswa dan dosen-dosen UTY, tentang bagaimana perkembangan praktik-praktik
terkini aplikasi akuntansi di perusahaan berskala international. Selain itu
beberapa partner KAP tersebut juga siap membantu mencarikan materi-materi kasus
di perusahaan dan riset-riset untuk dipelajari para dosen.
2)
Gambaran
Umum DU/DI
Kantor akuntan publik (KAP) adalah badan usaha yang telah
mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam
memberikan jasanya. KAP menyediakan jasa audit serta jasa etestasi dan assurance lainnya. Jasa-jasa tambahan
yang biasanya diberikan oleh KAP adalaha sebagai berikut.
·
Jasa
akuntansi dan pembukuan. Banyak klien kecil yang memiliki staf akuntansi
terbatas mengandalkan KAP untuk menyusun laporan keuangannya. Sebagian klien
kecil ini tidak memiliki personel atau keahlian untuk memanfaatkan peranti
lunak akuntansi guna membuat ayat jurnal dan buku besarnya. Dengan demikian,
KAP melakukan berbagai jasa akuntansi dan pembukuan untuk memenuhi kebutuhan
klien tersebut. Jasa atestasi serta jasa akuntansi dan pembukuan adalah sumber
pendapatan utama bagi kebanyakan KAP besar.
·
Jasa perpajakan. KAP menyiapkan SPT
pajak perusahaan dan perorangan baik untuk klien audit maupun klien non-audit.
Hampir setiap KAP melakukan jasa perpajakan. Bagi banyak KAP kecil, jasa
semacam ini jauh lebih penting bagi praktik KAP tersebut dari pada audit,
karena sebagian besar pendapatan mungkin berasal dari jasa perpajakan.
·
Jasa konsultasi manajemen. Kebanyakan
KAP memberikan jasa tertentu yang memungkinkan kliennya mengoprasikan bisnis
secara lebih efektif. Jasa ini disebut jasa konsultasi manajemen. Banyak KAP
besar memiliki divisi yang khusus memberikan jasa konsultasi manajemen dengan interaksi
yang minimal dengan staf audit atau perpajakan.
Adapun struktur
organisasi dalam KAP adalah sebagai berikut.
· Rekan (Partner) memiliki tanggung jawab
untuk menelaah keseluruhan pekerjaan
audit dan terlibat dalam keputusan-keputusan audit yang signifikan. Seorang
partner adalah pemilik KAP dan karenanya mengemban tanggung jawab akhir dalam
melaksanakan audit dan melayani klien. Biasanya seorang partner memiliki
pengalaman audit selama 10 tahun keatas.
· Manajer memiliki tugas membantu
penanggung jawab merencanakan dan mengelola audit, menelaah pekerjaan
penanggung jawab, serta membina hubungan dengan klien. Seorang manajer mungkin
bertanggung jawab atas lebih dari satu penugasan pada saat yang sama. Biasanya
seorang manajer memiliki pengalaman 5-10 tahun.
· Auditor senior atau penanggung jawab
memiliki tugas untuk mengkondisiskan dan bertanggungjawab atas pekerjaan
lapangan audit, termasuk mengawasi dan menelaah pekerjaan staf. Biasanya
seorang auditor senior memiliki pengalaman 2-5 tahun.
· Asisten staf memiliki tugas untuk
melakukan sebagaian besar pekerjaan auditor yang terperinci. Biasanya asisten
staf memilikipengalaman antara 0-2 tahun.
BAB II
PROSES DAN HASIL BELAJAR DI INDUSTRI/DU/DI
2.1
Alur Pelaksanaan PKL
2.2
Rangkuman Proses dan Hasil Belajar
Banyak ilmu yang saya dapatkan dari DU/DI tempat saya melaksanakan Praktek
Kerja Lapangan (PKL). Seperti cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21,
membuat SPT Tahunan Orang Pribadi maupun Badan, menggunakan aplikasi pajak untuk mengolah data. Berikut penjelasannya.
1)
Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan
berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan
dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan
kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak dalam negeri.
Berikut adalah cara untuk menghitung PPh Pasal 21.
·
Menghitung gaji bruto satu bulan. Gaji bruto terdiri atas
gaji pokok selama satu bulan ditambah dengan tunjangan-tunjangan pada bulan
yang bersangkutan dan juga lembur.
·
Menghitung gaji bruto satu tahun. Gaji bruto satu tahun
didapat dari hasil gaji bruto satu bulan dikali dengan duabelas. (Satu tahun
terdiri dari duabelas bulan).
·
Menghitung biaya jabatan. Untuk menghitung biaya jabatan
dapat dilakukan dengan cara gaji bruto satu tahun dikali dengan 5 %. Akan
tetapi, biaya jabatan tidak boleh lebih dari enam juta rupiah.
·
Menghitung gaji neto satu tahun. Gaji neto satu tahun
didapat dari pengurangan gaji bruto satu tahun dikurangi dengan biaya jabatan.
·
Mengentri tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) biasanya berubah setiap beberapa tahun.
Untuk tahun 2016-2018 berlaku PTKP sebagai berikut.
TK
0 : Rp.54.000.000,-
K
1 : Rp.63.000.000,-
K
2 : Rp.67.500.000,-
K
3 : Rp.72.000.000,-
·
Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penghasilan Kena Pajak
(PKP) adalah hasil pengurangan dari gaji neto satu tahun dikurangi dengan PTKP.
·
Meghitung PPh Pasal 21 Tahun. Perhitungan PPh Pasal 21
didasarkan pada tarif tertentu.
Sampai
dengan 50.000.000 : 5 %
50.000.000
– 250.000.000 : 15 %
250.000.000
– 500.000.000 : 25 %
Di
atas 500.000.000 : 30 %
·
Menghitung PPh Pasal 21 Bulan. Hal ini didapat dari PPh
Pasal 21 Tahun dibagi duabelas. (Satu tahun terdiri dari duabelas bulan).
2)
Membuat
SPT Tahunan Orang Pribadi & Badan
SPT Tahunan
adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak. Perbedaan antara SPT
Tahunan Orang Pribadi dengan SPT Tahunan Badan terletak pada formulir SPT. SPT
Tahunan Orang Pribadi memiliki formulir 1770, sedangkan SPT Tahunan Badan
memiliki formulir 1771.
SPT Tahunan
Orang Pribadi memiliki 3 format, yaitu :
1770 : Untuk orang
pribadi yang memiliki bisnis atau pekerjaan bebas.
1770 S : Untuk orang
pribadi yang memiliki pendapatan lebih dari enam puluh juta rupiah dalam 1
tahun terakhir.
1770 SS : untuk orang pribadi
yang memiliki pendapatan kurang dari enam puluh juta rupiah dalam 1 tahun
terakhir.
SPT Tahunan
Badan memiliki 2 format, yaitu :
1771 Y : Untuk perpanjangan
jangka waktu penyampaian SPT Tahunan, jadi hanya bersifat sementara.
1771 : Untuk SPT
Tahunan Badan yang sudah siap dilaporkan.
·
SPT
Tahunan Orang Pribadi
a.
1770
1770
- I (Hal. 1) : Berisi tentang penghasilan
dari usaha / pekerjaan bebas, tetapi formulir ini diisi apabila WP membuat
laporan keuangan.
1770
- I (Hal. 2) : Lampiran ini diisi apabila
WP menghitung penghasilan neto berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto,
atau penghasilan neto dalam negeri yang tidak termasuk PPh bersifat final.
1770
– II : Berisi daftar pemotongan
PPh, entah itu PPh Pasal 21, 22, 23, 24, ataupun 26.
1770
– III : Berisi tentang
penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final dan penghasilan yang tidak
termasuk objek pajak.
1770
– IV : Berisi tentang harta dan
kewajiban akhir tahun, serta daftar susunan anggota keluarga.
1770
– Induk : Berisi tentang rangkuman dari
lampiran-lampiran di atas, seperti jumlah penghasilan neto yang kemudian
dikurangi dengan PTKP sehingga menghasilkan PKP yang kemudian dijadikan untuk
menghitung PPh terutang. Apabila ada kredit pajak, maka pajak terutang dapat
dikurangkan dengan kredit pajak sehingga akan menghasilkan pajak kurang (lebih)
bayar.
b.
1770
S
1770
S – I : Berisi tentang penghasilan
yang tidak termasuk pajak bersifat final, penghasilan yang tidak termasuk objek
pajak, dan daftar pemotongan PPh 21, 22, 23, 24, atau 26.
1770
S – II : Berisi tentang penghasilan
yang dikenakan pajak bersifat final, harta dan kewajiban pada akhir tahun, dan
daftar susunan anggota keluarga.
1770
S – Induk : Berisi sama seperti lampiran
1770 Induk, yaitu rangkuman dari
lampiran-lampiran di atas, seperti jumlah penghasilan neto yang kemudian
dikurangi dengan PTKP sehingga menghasilkan PKP yang kemudian dijadikan untuk
menghitung PPh terutang. Apabila ada kredit pajak, maka pajak terutang dapat
dikurangkan dengan kredit pajak sehingga akan menghasilkan pajak kurang (lebih)
bayar.
c.
1770
SS
1770 SS – Induk : Berisi
penghasilan bruto yang kemudian dikurangi dengan PTKP sehingga menghasilkan PKP
yang kemudian dijadikan untuk menghitung PPh terutang dan dikurangi dengan
kredit pajak sehingga menghasilkan pajak yang harus dibayar sendiri atau pajak
penghasilan yang lebih dipotong.
Sekaligus
berisi tentang penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari
objek pajak. Serta berisi harta dan kewajiban pada akhir tahun.
·
SPT
Tahunan Badan
a.
1771
1771
– I : Berisi penghasilan neto
komersial yang didapat dari laporan keuangan. Juga berisi penghailan yang
dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Serta berisi penyesuaian
fiskal.
1771
– II : Lampiran yang berisi
tentang perincian HPP, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara
komersial.
1771
– III : Lampiran yang berisi
tentang daftar pemotongan / pemungutan pajak (kredit pajak dalam negeri).
1771
– IV : Lampiran bagian A, berisi
tentang PPh Final. Dan bagian B, berisi tentang
penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
1771
– V : Berisi tentang daftar
pemegang saham / pemilik modal dan juga daftar susunan pengurus.
1771
– VI : Berisi daftar penyertaan
modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham dan/atau
perusahaan afiliasi, dan daftar piutang kepada pemegang saham dan/atau
perusahaan afiliasi.
3)
Aplikasi
Pajak
Aplikasi pajak
yang digunakan di KAP dbsd&a sangat beragam, seperti e-SPT Masa PPh Pasal
21 – 26, e-SPT Masa PPh Pasal 23/26, e-SPT Tahunan Orang Pribadi, dan e-faktur.
·
e-SPT
Masa PPh Pasal 21 – 26. Aplikasi ini dapat digunakan untuk membuat SPT Masa PPh
Pasal 21. Sebelum menggunakan aplikasi ini, kita harus mempunyai database terlebih dahulu agar bisa
mengolah data. Data yang diperlukan adalah status, nama, NPWP, NIK, gaji bruto
satu bulan, dan PPh Pasal 21 pada bulan yang bersangkutan. Di dalam aplikasi
ini, terdapat beberapa kode yang sering digunakan, seperti :
21-100-01 : Pegawai Tetap
21-100-03 : Pegawai Tidak Tetap
21-100-07 : Tenaga Ahli
·
e-SPT
Tahunan Orang Pribadi. Ini adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat
SPT Tahunan orang pribadi. Sama seperti e-SPT Masa PPh Pasal 21 – 26, kita harus memiliki database terlebih dahulu. Setelah
memiliki database, kita bisa mengolah
data. Untuk SPT Tahunan orang pribadi, terdapat 3 format yaitu 1770, 1770 S,
dan 1770 SS. Akan tetapi, dalam aplikasi ini hanya tersedia format 1770 dan
1770 S.
1770 : Untuk orang pribadi yang
memiliki bisnis atau pekerjaan bebas.
1770
S : Untuk orang pribadi yang
memiliki pendapatan lebih dari enam puluh juta rupiah dalam 1 tahun terakhir.
1770
SS : untuk orang pribadi yang
memiliki pendapatan kurang dari enam puluh juta rupiah dalam 1 tahun terakhir.
· e-SPT
Masa PPh Pasal 23/26. Aplikasi ini digunakan untuk mengolah data yang
berhubungan dengan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 26, seperti, dividen, bunga,
royalti, hadiah dan penghargaan, dll. Untuk mengolah data menggunakan aplikasi
ini, kita harus memiliki database
terlebih dahulu. Apabila akan mengentri data, kita cukup memasukkan nama, NPWP,
alamat, penghasilan yang berhubungan dengan PPh Pasal 23 atau Pph Pasal 26, dan
Pajak Penghasilan.
·
e-Faktur.
Aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat faktur, mengentri faktur, dan juga
membuat SPT Masa PPN. Aplikasi ini dapat digunakan untuk membuat atau pun
mengentri faktur pajak masukan maupun
keluaran. Untuk membuat SPT Masa PPN, kita hanya perlu meng-upload faktur yang telah dientri,
setelah itu kita posting dan SPT Masa PPN akan terbentuk dengan sendirinya.
BAB III
PENUTUP
PENUTUP
3.1
Kesimpulan
Praktek
Kerja Lapangan (PKL) merupakan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan yang
disajikan dengan cara memberikan
pengalaman belajar kepada siswa untuk berpartisipasi secara langsung dalam dunia
kerja sesuai program studi untuk mengembangkan dan meningkatkan keahlian
sebagai bekal untuk bekerja secara profesional. Hal ini juga didukung dengan
Undang Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 1 ayat (11).
Praktek
Kerja Lapangan (PKL) memiliki beberapa tujuan yang sangat berpengaruh
terhadap perkembangan siswa, baik dalam hal materi maupun sikap. Praktek Kerja Lapangan (PKL) juga
memberikan banyak manfaat, baik untuk siswa, sekolah, maupun pihak DU/DI.
Dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL), banyak ilmu
yang dapat diperoleh. Sehingga, pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini dapat
menambah wawasan siswa tentang keadaan dunia kerja yang sesungguhnya. Hal ini
tentu berpengaruh positif untuk perkembangan siswa.
3.2 Saran
1)
Pihak
Sekolah
·
Tetap
mejaga hubungan baik dengan pihak DU/DI sehingga memudahkan untuk menempatkan
siswa dalam rangka Praktek Kerja Lapangan.
·
Format
penilaian yang kurang jelas, menyebabkan pihak DU/DI bingung. Sehrusnya lebih
diperjelas, apakah memang format penilaian harus seperti itu, atau perlu kami
ubah.
2)
Pihak
DU/DI
·
Menerima
siswa yang ingin menjalankan Praktek Kerja Lapangan.
3)
Adik
Kelas
·
Menjaga
sikap dan perilaku selama Praktek Kerja Lapangan supaya hubungan baik sekolah
dengan DU/DI tidak tercemar.
·
Menjalankan
Praktek Kerja Lapangan dengan sungguh-sungguh.
LAMPIRAN
Bisa diisi dengan
foto-foto kegiatan selama proses PKL (Praktek Kerja Lapangan).
Komentar
Posting Komentar